Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh, Selamat Datang di Blog Kami, www.ipnu-ippnu-babalankidul.blogspot.com, selamat berkunjung ...

CBP & KKP


SEJARAH CBP

LATAR BELAKANG SEJARAH
Corps brigade pembangunan (CBP)
Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama


            Corps Brigade Pembangunan (CBP) merupakan lembaga yang dibentuk pada tahun 1963 dalam hal itu di latar belakangi peristiwa persengketaan antara Indonesia dengan Malaysia atau istilah populernya dikenal dengan istilah “ Gayang Malaysia “, peristiwa politik tersebut yang berkaitan dengan persengketaan antara Repuplik Indonesia dengan Malaysia memperebutkan daerah Kalimantan Utara  (Serawak).
            Kondisi riil yang terjadi pada saat itu untuk lebih jelas conteks_nya yaitu politik luar negeri, terjadi pertentangan antara gagasan Presiden Soekarno yang anti Emperalisme dengan pihak barat yang berupaya menancapkan kukunya diwilayah Malaysia. Kemudian Presiden Soekarno mengintruksikan kepada elemen bangsa untuk segera membentuk Sukarelawan Perang dan siap menggayang Malaysia.
            Intruksi Presiden tersebut secara lansung membuat seluruh elemen bangsa bersiap sedia untuk melawan Imperalisme yang akan kembali menancapkan kukunya diwilayah Asia Tenggara, Asnawi Latif pada waktu itu selaku Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama yang merupakan bagian dari elemen bangsa merasa terpanggil untuk berjuang bersama melawan iperalisme dari bangsa barat, yang terbentuk dari kalangan pelajar Nahdhiyyin yang kemudian dinamakan Sukarelawan Pelajar.
            Deklarasi dibentuknya sukarelawan Pelajar diadakan di Djogjakarta yang pada saat itu merupakan lokasi dari kantor pusat PP IPNU, dan di barengi dengan parade militer  Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang merupakan wujud dari kesiapan RI untuk Menggayang Malaysia.
            Sejak saat itulah kemudian Sukarelawan Pelajar yang dibentuk oleh Asnawi Latif tersebut berjuang demi memperjuangkan Negara dan Bangsa untuk keutuhan NKRI. Sukarelawan ini yang merupakan Embrio atau cikal bakal bagi berdirinya Corps Brigade Pembangunan (CBP) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Yang kemudian ditetapkan pada Konferensi Besar IPNU di Pekalongan pada tanggal 25 – 31 Oktober 1964 dengan nama Corps Brigade Pembangunan (CBP). Yang kemudian dikenal dengan “doktrin Pekalongan”
Secara etimologi  Corps berasal dari bahasa Inggris yang memilki arti kesatuan dalam komando,  Brigade berarti pasukan yang disiapkan untuk bertempur dan Pembangunan, memiliki arti membangun dalam rangka mengisi kemerdekaan. Sedangkan secara terminologi Corps brigade pembangunan berarti suatu lembaga yang dibentuk dalam satu komando untuk mengawal pembangunan.    
Pada moment tersebut Asnawi Latief selaku ketua umum PP IPNU menunjuk Rekan Harun Rosyidi untuk menjadi Komandan Teknis CBP. Pasca ditunjuk sebagai komandan tehnis CBP, rekan harun rosyidi mengumpulkan kader-kader inti IPNU yang berpotensi untuk selanjutnya dididik dan di latih kemiliteran serta keamanan guna mengantisipasi gerakan yang membahayakan keutuhan negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) baik dari dalam maupun luar. Kondisi ini ditempuh karena stabilitas politik dan kemanan yang tidak menentu pada saat itu.
Kemudian, pada tahun 1965 saat terjadinya peristiwa G 30 S PKI. CBP sangat berperan aktif dalam upaya memberantas PKI dan antek-anteknya.  Ghirrah Patriotisme Pelajar tersebut setelah terjadinya perubahan rezim dan perubahan kondisi sosial politik Indonesia semakin surut. CBP menjadi sebuah nama yang semakin tenggelam. Hingga kemudian masa kepemimpinan Hilmi Muhammadiyah Ketua Umum PP IPNU pada tahun 1999 CBP dideklarasikan kembali di Pondok Pesantren Pancasila Sakti Klaten Jawa Tengah. Pendeklarasian kembali ini merupakan upaya IPNU untuk bisa memberikan kontribusinya secara lebih luas pada Ere reformasi yang sedang gencar-gencarnya diteriakkan oleh masyarakat seluruh Indonesia.
Kemudian rekan Hilmi Muhammadiyah menunjuk rekan Agus Salim untuk menjadi Komandan Nasional  CBP. Pasca ditunjuk sebagai Kornas CBP, rekan Agus Salim sangat gencar melakukan sosialisasi ke daerah-daerah untuk mengaktifkan kembali CBP sampai ketingkatan ranting,  Hingga memasuki kongres XIII tahun 2000 di Makasar yang menetapkan rekan Abdullah Azwar Anas sebagai Ketua Umum IPNU, selanjutnya ditunjuklah Rekan Edisyam Risdiyanto komandan Nasional.
 Pada masa ini CBP bergerak pada empat bidang yakni : Kepanduan, Kepalangmerahan, SAR dan Cinta Alam. Rekan Edisyam berhasil merumuskan kembali pola CBP dengan format baru yang terangkum dalam peraturan organisasi/lembaga, penjabaran peraturan organisasi/lembaga serta sistem pendidikan dan pelatihan sebagai acuan dan panduan kegiatan CBP diseluruh Indonesia. Rumusan-rumusan tersebut dibukukan pada masa itu yang disahkan pada masa kepemimpina Al Amin Nur Wahab Nasution sebagai Pj Ketua Umum IPNU yang menggantikan Rekan Abdullah Azwar Anas.
Perjuangan CBP tidak berhenti sampai disitu saja, pada Kongres XIV Surabaya tahun 2003 yang menetapkan Rekan Mujtahidur Ridlo sebagai Ketua Umum IPNU, melanjutkan program CBP sebelumnya dibawah komando Rekan Ali Masdar Hasibuan.
Pada masa ini lebih banyak difokuskan pada praktek terjun kelapangan terutama bidang SAR dan kepalang merahan, disebabkan seringnya terjadi bencana skala nasional misalnya terjadinya Tsunami di Aceh, Tanah Longsor di Banjar Negara, Banjir bandang di Jember, Gempa Jateng-Jogja, Gempa dan Tsunami di Pengandaran Jawa Barat. Pada periode ini pula CBP yang bergerak di empat bidang yakni : Kepanduan, Kepalangmerahan, SAR dan Cinta Alam difokuskan menjadi 3 bidang yakni : Kemanusiaan, Lingkungan Hidup dan Kedisiplinan yang ditetapkan dalam Rakornas CBP pada 6 – 8 Januari 2006 bertempat di Wisma Depag Jakarta Selatan. Program ini berlanjut hingga Kongres IPNU  XV di Asrama haji Pondok Gede Jakarta, 9 – 12 Juli 2006 yang menetapkan Rekan Idy Muzayyad sebagai ketua umum IPNU dan selanjutnya menunjuk Rekan Alvin M Hasanil Haq sebagai Komandan Nasional.
Pada masa ini banyak hal yang dilakukan dalam rangka memajukan dan mengembangkan potensi kader-kader CBP diantaranya : Kemah Pelajar Hijau dalam Rangka Diklat Peduli Lingkungan 6 – 8 April 2007 di Ponpes Wali Songo Gomang Singgahan Tuban, Workshop Ke-CBP-an 17 – 20 Mei 2007 di Ponpes Maslakul Huda pati. Tidak sampai disitu saja CBP juga ikut serta dalam berbagai event kemanusiaan misalnya pada saat terjadi Banjir Bandang di Jakarta.
    Hasil Workshop di Pati mengamanatkan CBP untuk menyelenggarakan Rakornas yang kemudian terselenggara pada 22 – 25 Agustus 2007 bertempat di Hotel Diamond Samarinda bersamaan dengan penyelenggaraan Rakernas IPNU. Pada Rakornas ini diputusakan beberapa hal yang bekaitan dengan Ke-CBP-an diantaranya adalah sasaran kegiatan CBP yang semula Kemanusiaan, Lingkungan Hidup dan Kedisiplinan menjadi Kemanusiaan, Lingkungan Hidup dan Bela Negara, kemudian juga pada Rakornas pada saat itu merubahan nama dari Corps Brigade Pembangunan menjadi CORPS BARISAN PELAJAR.
Pada kongres 14 terpilihnya Ahmad Syauqi kemudian menunjuk rekan Randi Ridwan sebagai KORNAS berikutnya. Namun selama 1 th berjalan CBP tidak mengalami kemajuan yang signifikan akhirnya melalui mekanisme reshufle Ahmad Syauqi menunjuk rekan Muhammad Syahrial menggantikan Randi Ridwan dan pada workshop CBP tanggal 26 – 28 Juni 2010 di Sidoarjo terjadi beberapa perubahan yang signifikan pada tubuh CBP yakni :
1.         Perubahan nama CORPS BARISAN PELAJAR dikembalikan menjadi CORPS BRIGADE PEMBANGUNAN
2.         Mekanisme Lembaga yang sebelumnya DEWAN KOORDINASI menjadi DEWAN KOMANDO
3.         Peraturan Organisasi dan Peraturan Administrasi (PO/PA) menjadi Peraturan Lembaga dan Administrasi (PLA) yang kemudian disahkan pada RAKORNAS Peraturan Diklat menjadi Petunjuk Pelaksanaan Teknis Operasi Pendidikan dan Pelatihan (Juklak Tekops Diklat)
4.         Peraturan Dewan Komando Nasional tentang Nomor Induk Anggota sebagai dasar pembuatan Database CBP

Hasil Workshop sidoarjo dibawa ke RAKORNAS Pontianak pada tanggal 29 Juli - 2 Agustus 2010.



 -------------SEJARAH KPP-------------

Latar Belakang Lahirnya KPP Lembaga Korp Pelajar Putri (L-KPP) merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan keputusan Konbes I IPNU-IPPNU pada tanggal 28 Oktober 1964 di Pekalongan-Jawa Tengah. Pada awal terbentuknya lembaga ini bernama Corp Brigade Pembangunan-wati (CBP-wati) yang merupakan wadah bagi pemuda dan pelajar NU untuk mengkokohkan barisan dalam mengimbangi munculnya berbagai barisan yang berkibar dari panji-panji komunis. Dalam perjalanannya CBP-wati mengalami stagnasi dan selanjutnya diputuskan dalam amanat Kongres XII IPPNU di Makasar-Sulawesi Selatan dengan perubahan nama menjadi KPP yang kemudian untuk mengukuhkannya ditetapkan dalam Kongres XIII IPPNU di Surabaya-Jawa Timur. 

Visi Mengoptimalkan potensi dan meningkatkan kwalitas kader-kader IPPNU. Misi Berpartisipasi aktif ikut membangun Negara Republik Indonesia dengan mengibarkan panji-panji NU disetiap pengabdiannya dalam bidang kepanduan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan. 
Tujuan Wadah untuk melatih diri, memantapkan motivasi dan mengembangkan kreatifitas dalam meningkatkan SDM dan membangun loyalitas serta mempererat hubungan anggota IPPNU (L-KPP) dengan lingkungan masyarakat. Bentuk Lembaga Korp Pelajar Putri (L-KPP) adalah Lembaga Semi Otonom IPPNU. 

Pengertian 
(L-KPP) Lembaga Korp Pelajar Putri (L-KPP) merupakan suatu lembaga pengembangan SDM dalam bidang lingkungan alam, kepanduan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan. Lambang (L-KPP) Bentuk kuncup bunga warna putih Garis tepi berwarna hijau dengan arti kesuburan Bintang sembilan berwarna emas yang berarti rohmatal lil alamin Bumi berwarna biru berarti kedamaian dan semangat yang kuat Buku terbuka mempunyai arti belajar tanpa henti Tulisan KPP dengan tinta hitam Peta Indonesia warna hijau 

Seragam 
Pakaian Dinas Harian (PDH) 
a. Warna hijau lumut 
b. Baju lengan panjang tanpa manset dengan dua saku didepan 
c. Rok panjang dengan bentuk span belah tutup 
d. Jilbab berwarna putih segi tiga 
e. Sepatu fantauvel warna hitam 

Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 
a. Kaos berwarna biru dongker dengan tulisan Korp Kepanduan Putri berwarna putih 
b. Celana berwarna biru dongker dengan dua saku disamping dan saku dibelakang 
c. Jilbab kaos berwarna putih 
d. Sepatu kets warna hitam 
e. Topi pet warna gelap 

Administrasi 

Dalam pelaksanaan administrasi KPP yang meliputi penggunaan stempel dan surat terpisah dengan IPPNU dengan ketetuan sebagai berikut : 
1. Surat keluar bersifat internal maupun eksternal KPP harus diketahui oleh pimpinan IPPNU berdasar tingkatannya. 
2. Penomoran surat mengikuti bentuk dan penomoran sebagaimana di IPPNU, hanya singkatan IPPNU diganti dengan KPP. 

Adapun untuk kelengkapan administrasi KPP maka disetiap jenjang harus dilengkapi : 
1. Kop surat 
    a. Jenis kertas HVS ukuran folio warna putih 
    b. Pada posisi 3 cm dari atas tertulis identitas organisasi dengan perincian sebagai berikut : 
        1. Lambang KPP dikiri atas 
        2. Tingkatan jajaran koordinasi 
        3. Tulisan Korp Pelajar Putri 
        4. Tulisan IPPNU 
        5. Alamat sekretariat
2. Amplop 
    a. Bentuk dan ukuran sama dengan IPPNU 
  b. Jenis kertas berwarna putih sesuai dengan standar yang layak dan tercantum identitas organisasi persis seperti yang tercantum dalam kop surat 
3. Stempel Bentuk dan ukuran sama dengan IPPNU Tingkatan (L-KPP) 
   1. Dewan Koordinasi Nasional (DKN) untuk tingkat Pusat 
   2. Dewan Koordinasi Wilayah (DKW) untuk tingkat Wilayah 
   3. Dewan Koordinasi Cabang (DKC) untuk tingkat Cabang 
   4. Dewan Koordinasi Anak Cabang (DKAC) untuk tingkat Anak Cabang 
  5. Regu Korp Pelajar Putri (Regu-KPP) untuk KPP tingkat Ranting, dan Komisariat Perguruan Tinggi Mars KKP Derap Langkah Satukan Cita Kembang Sayap Rengkuh Sesama Bina Putri Setia Kuat Jiwa Sehat Raga Teguh Janji Wujudkan Visi Bulat Tekad Raih Harapan Ayun Langkah Pasti Gemilang Dimasa Depan KPP Korp Pelajar Putri Kobarkan Semangat Ideologi Jayalah Hai Tunas Pertiwi Turut Membangun Negeri.